• August 7, 2020

(Corona Lapar 2): Jangan Salahkan Oknum Anggota Dewan Tidak Peduli, Kita Yang Salah?

 (Corona Lapar 2): Jangan Salahkan Oknum Anggota Dewan Tidak Peduli, Kita Yang Salah?

Ilustrasi karikatur. (Foto: www.bengkuluinteraktif.com)

INI adalah tulisan kedua saya tentang ‘Corona Lapar 2’, dari tulisan ‘Corona Lapar 1’ sebelumnya yang berjudul (klik): Rakyat Bukan Hanya Takut Covid 19, Tapi Mati Kelaparan: Ini Alasannya.

Tulisan itu terkait dengan kondisi masyarakat hari ini, akibat dari dampak Pandemi Covid-19/ Novel Coronavirus, yang makin hari memakan korban jiwa dan menuai kritik banyak pihak, terutama masyarakat luas yang terdampak secara ekonomi, sosial budaya, agama dan sektor lainnya.

Kritikan dan protes yang muncul dari sebagian besar masyarakat adalah karena terlambatnya bantuan logistik (sembako dalam bentuk bantuan langsung tunai) dari anggaran yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah.

Keterlambatan itu, telah mendapatkan alasan yang tepat dan akurat dari pemerintah: validasi data dan realisasi anggaran yang masih menyesuaikan regulasi1), yang secara hukum membenarkan dan mengatur cara – cara dana itu bisa sampai ke tangan masyarakat.

Namun dalam tulisan kali ini, saya tidak serta merta membahas soal pemerintah, yang disebut sebagai pihak eksekutif. Tetapi, adalah pihak legislatif, yang lazimnya diketahui masyakarakat sebagai wakil rakyat (mereka) di parlemen; mulai Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tingkat kabupaten/ kota, provinsi hingga pusat (DPR RI).

Memang, sebagian Anggota DPRD dan DPR RI, sebagaimana yang dilansir oleh media massa, sudah turun kelapangan/ kemasyarakat, memberikan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk puskesmas dan rumah sakit, juga sembako untuk masyarakat yang terjangkau oleh mereka, sesuai kapasitas mereka masing – masingnya.

Tetapi, bagaimana pula dengan oknum anggota DPRD dan DPR RI yang lainnya? Karena, masyarakat/ rakyat sudah menyorot mereka, apalagi masa penceklik akibat Korona/ Covid-19 ini, tampaknya masih memakan waktu yang panjang dan menggelisahkan, terutama lagi soal ekonomi dan logistik yang makin hari makin miris.

Menurut saya, andai saja setiap oknum anggota DPRD-DPR RI itu mengurus (menyelamatkan) konstituen atau Daerah Pemilihan (Dapil) yang sudah menyebabkan mereka menjadi wakil di parlemen dan telah membuat mereka mendapatkan fasilitas ‘enak’ tersebut, tentu jeritan masyarakat tidak sekuat hari ini; baik di dunia nyata maupun dunia maya (media sosial).

Apalagi Anggota DPR – RI, yang langsung terhubung dengan regulasi pusat di Jakarta. Merekalah, yang bisa mengawal Presiden Joko Widodo dan kabinetnya (para Menteri) yang terkait dengan kebijakan penanggulangan Covid-19 ini.

Tetapi, dari beberapa orang oknum Anggota DPR RI yang sudah saya konfirmasi via Chat WhatsApp belum lama ini, terutama Anggota DPR RI asal Provinsi Sumatera Barat, tak satupun yang bergeming. Berikut bukti chat WA dimaksud (Nama disamarkan, menjaga kode etik jurnalistik):

Chat WA RPG Networks.

Jika kita berpendek alibi2), tentu tidak etis kita menyalahkan mereka (Oknum Anggota DPRD-DPR RI) tersebut. Andai saja kita boleh mengevaluasi diri, kita bisa kembalikan ingatan ke masa sebelumnya disaat Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun lalu (2019). Apakah dalam Pileg tersebut, kita sudah benar – benar memilih dengan hati nurani? Bukan karena bujuk rayu, atau karena lembaran rupiah dan sembako?

Maka, disinilah kita akan merasakan betapa penting dan berharganya 1 (satu) suara kita dalam pesta demokrasi. Memang, dampak secara langsung tidak akan terasa, mau mereka terpilih ataupun tidak?

Tetapi, disaat masa pelik hari ini, ketidakpedulian oknum para wakil rakyat tersebut, tentu akan mulai teringat secara berangsur – angsur. Lalu, kemanakah mereka yang tidak muncul dan tak tampak batang hidungnya itu? Kenapa hanya segelintir saja yang muncul, apakah karena mereka akan ikut Pilkada serentak 2020, ataukah mereka benar – benar empati (peduli) dengan dampak wabah ini?

Banyak pertanyaan akan tertuai dan mulai menyadarkan kita. Kesimpulannya; politik adalah program jangka panjang dan program penting sekali, menyoal hajat hidup, bermasyarakat dan bernegara, terutama kondisi saat ini.

Sekarang, kita hanya bisa mencecar dan mencari mereka. Tetapi mereka akan bisa menghindar, dengan langkah seribu dan berbagai dalih serta alibi pula.

Untuk diketahui, secara umum, bahwa fungsi, tugas dan wewenang anggota dewan itu ada 3, yakni: Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD). Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tiga fungsi diatas, sangat memungkinkan mereka bicara banyak di DPRD hingga DPR RI. Tidak ada alasan mereka untuk menghindar.

Namun, sebelum ketiga fungsi itu terealisasi dengan cepat, apakah mereka mau menyumbangkan harta pribadi mereka sendiri, apalagi yang sudah terkumpul selama ini dengan telah menjabat dua, tiga hingga empat periode?

Jika, masih juga ada alasan untuk tidak mungkin melakukan itu, lalu bagaimana bisa mereka memiliki cos/ logistic politik disaat pesta demokrasi itu berlangsung? Sehingga kuat dugaan mereka, telah bisa berbagi – bagi dengan rakyat, demi meraup simpati dan suara, lalu akhirnya mereka terpilih?

Disinilah kita kembali memfungsikan ‘akal sehat’ dan jika perlu cari dan bujuklah mereka, sebagaimana dulu mereka bisa datang tanpa diundang dari pintu ke pintu, daerah ke daerah, hanya dengan satu harapan; pilihlah saya!.

 

Oleh: RICO ADI UTAMA

Ketua DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Provinsi Sumatera Barat

 

Daftar Kata:

  1. Regulasi : Suatu cara untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu; suatu peraturan yang telah dibuat dalam membantu pengendalian suatu kelompok, bidang/organisasi, dan masyarakat yang mana bertujuan untuk kehidupan bersosial, dan bermasyarakat.
  2. Alibi : suatu keterangan yang menyatakan bahwa seseorang berada di tempat lain ketika suatu peristiwa terjadi. Atau; Alibi digunakan dalam kalimat berbentuk opini karena merupakan pendapat seseorang untuk menyelamatkan diri. Atau; Alibi juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari – hari, ketika seseorang harus menghindar dari kepatutannya sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab (Adopsi RAU).

 

Berbagi Yuk!

Related post