TERKADANG ketika saya membaca komentar para netizen di beberapa group facebook, terkait berita yang ditayang oleh www.ricoadiutama.com (Member of RPG Networks) belum lama ini, membuat saya agak tergeli tergelak, termasuk sedih.

Baca juga: Gubernur IP: Dari 221 Kasus Corona Di Sumbar, 40 Kasus Dibawa Perantau

 

Dari sekian banyak tanggapan/ komentar netizen itu, saya ramu beberapa kesimpulan inti analisa protes mereka terhadap pernyataan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (IP), yakni sebagai berikut:

  • Perantau Minang itu sebenarnya tidak kuat tinggal dirantau, karena PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dirantau, membuat ekonomi mereka morat – marit, malah ada yang gulung tikar. Sebab, sebagian perantau Minangkabau (Sumatera Barat) rata – rata adalah pedagang dan banyak sekali berdagang di pasar tradisional, seperti di Tanah Abang Jakarta dan rantau – rantau lainnya. Sehingga dengan kondisi demikian, tidak ada pilihan lain, selain mereka harus pulang ke kampung halaman, dikarenakan kondisi dirantau yang tidak memungkinkan lagi secara sosial ekonomi untuk bertahan hidup.
  • Bertetapan jelang Idul Fitri, memang budaya mudik adalah momentum tahunan yang sangat besar pengaruhnya bagi perantau Minang. Semangat mereka untuk pulang ke kampung halaman di moment Idul Fitri, sudah menjadi budaya yang berurat dan berakar, istilahnya; tak mudik, serasa hari raya (Idul Fitri) menjadi hampa. Maka, arus mudik perantau asal Minang, memiliki arus yang sangat besar dalam momentum ini. Akibatnya, ketika kebijakan PSBB diberlakukan, tentu membuat sebagian mereka sangat kecewa, tidak bisa memasuki kampung halaman sendiri.
  • Ada kecendrungan kalimat yang menghiris hati perantau, ketika Gubernur IP menyebutkan, bahwa ’40 kasus positif Corona di Sumbar bawaan perantau’. Hal itu, sebenarnya disadari oleh perantau adalah dampak pandemi yang tidak bisa dipungkiri, tetapi orang Minang sudah dididik memakai bahasa budaya yang sangat terhormat dengan metode ‘kato nan ampek’, itu artinya Gubernur IP mestinya memilih kalimat yang lebih halus, dari menyebut ‘bawaan’ atau mencari kosa kata yang lebih tidak menyinggung.

Maka, saya memaklumi, bahwa sangat wajar sebagian netizen ketika menanggapi berita media ini, memperlihatkan nada dan sikap ‘berang’ (marah)nya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Namun apa boleh buat, pemberlakukan PSBB, memang salah satunya sangat ketat dan tegas terhadap pihak – pihak yang hendak memasuki daerah Sumatera Barat. Semua batas daerah/ akses, untuk memasuki Sumatera Barat, dijaga ketat oleh petugas.

Inilah yang saya sebut sebagai konsekuensi kebijakan. Dimana, sebuah kebijakan yang dikeluarkan, tidak akan pernah 100% mendapat tempat dihati pihak – pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut.

 

Hanya saja, saran saya kepada Gubernur IP, agar kedepan lebih sejuk dan memilih kalimat serta keterangan publik yang lebih halus lagi, ditengah menghadapi Pandemi Corona ini. Karena, kondisi saat ini, semua kita tidak akan terlepas dari gejala sosial panic buying dan sensitifikasi budaya serta dibanyak keadaan lainnya.

****

Oleh: RICO ADI UTAMA

Ketua Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Provinsi Sumatera Barat

Berbagi Yuk!